UU ITE dan RUU KPK, Silent Killer di Masa Depan

UU ITE serta RUU KPK yang belum lama ini dibuat oleh DPR menuai banyak kontroversi dan tanggapan yang serius oleh masyarakat hingga hari ini. Beberapa waktu belakangan banyak terjadi penolakan oleh masyarakat dibeberapa daerah di indonesia.

Sabtu, (21/9) dilaksanakan diskusi publik menanggapi isu UU ITE dan RUU KPK oleh komunitas edukasi pondok hukum yang bertajuk Kepo Hukum yang diadakan di Asa Coffe and Resto, Renon. Pada diskusi kali ini membahas mengenai kemelut yang terjafi apabila RUU ini disahkan oleh Jokowi.

Praktisi hukum, Agus Samijaya yang menjadi salah satu mitra diskusi menyatakn bahwa dimasa mendatang masyarakat Indonesia akan dibenturkan dengan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk melemahkan masyarakat. “UU ITE dapat menjadi senjata bagi pemerintah atau pihak yang merasa terusik” katanya.

Lebih jauh dia menjelaskan bahwa seorang bisa saja menggunakan UU ITE untuk menyerang pihak yang menggagu otoritasnya. “Ini menjadi hal yang wajib kita waspadai, dimasa depan UU ini dapat menjadi silent killer” ujarnya.

Mitra diskusi Kedua, Rofiki Hasan lebih menekankan kepada pentingnya memahami lebih dalam mengenai RUU KUHP yang dibuat oleh DPR belakangan ini. Dia menegaskan,” sama halnya dengan UU ITE, RUU KUHP juga harus kita pahami betul” tegasnya. Ada banyak pasal yang kontroversional dalam RUU KUHP seperti pasal yang menyatakan hukuman terhadap penghinaan presiden atau wakil presiden. “Padahal pasal semacam ini itu warisan orde baru, harusnya sekarang sudah tidak ada” tanggapnya.

Lebih lanjut, Rofiki juga mengemukakan ada banyak hal-hal privat yang justru dipermasalahkan dalam RUU ini. Semisal Pasal 417 ayat 1 berbunyi:
Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II.

Menanggapi hal ini, Agus samijaya mengemukakan ada banyak ranah privat yang seharusnya bukan urusan publik, padahal filosofinya hukum pidana itu mengatur urusan publik bukan ranah privat” katanya. “Harusnya ada kajian lebih mendalam mengenai RUU ini, walaupun Jokowi meminta ditunda pengesahanya, namun kita harus terus mewaspadai dan mengkritisi ini ” tambahnya.

Please follow and like us:
error

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)